
METODIK.ID - Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengaku prihatin terhadap maraknya praktik peredaran beras oplosan di Lampung.
Fenomena ini dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama konsumen, baik secara kualitas maupun harga.
“Kami sangat prihatin dengan maraknya beras oplosan. Ini bukan hanya soal kualitas pangan, tetapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat sebagai konsumen. Kami akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara serius melalui sejumlah rapat dan hearing dengan instansi terkait,” tegas Fatikhatul, Senin (21/7).
Fraksi PKB, kata Fatikhatul, akan mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan terhadap pedagang yang terbukti melakukan praktik kecurangan ini.
Ia menekankan bahwa tindakan tegas harus dilakukan agar tidak ada lagi ruang bagi pelaku usaha nakal yang bermain dengan kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami juga akan memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif untuk mendukung upaya pengawasan dan penindakan. Jangan sampai ada celah anggaran yang justru menghambat pengamanan distribusi beras di masyarakat,” ujar Anggota Komisi II DPRD Lampung ini.
Untuk memperkuat langkah pengawasan, lanjutnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai instansi seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga aparat penegak hukum akan segera digelar.
Agenda tersebut akan membahas strategi konkret dalam menekan praktik beras oplosan di Lampung.
“Kami berharap dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, masalah ini dapat segera diatasi dan konsumen Lampung terlindungi dari praktik curang yang membahayakan,” pungkasnya. (Red)
Komentar
A: Sangat informatif, terima kasih atas beritanya!
B: Semoga vaksin PMK ini bisa membantu peternak di Lampung.