Metodik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah perencanaan pembangunan daerah disusun secara terukur, aspiratif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. Turut hadir anggota DPRD Provinsi Lampung Abdul Aziz, S.E., dan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M serta jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan. Seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk menurunkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi agar program yang direncanakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Giri juga menilai program nasional makan bergizi gratis memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan, khususnya apabila melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS Provinsi Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T., persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan Maret 2024 dan Maret 2023.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah.
Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan hanya dapat dicapai apabila pemerintah tidak bergantung semata pada belanja APBD, tetapi juga mendorong investasi dan penguatan sektor produktif.
DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar RKPD Tahun 2027 benar-benar terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. (red)
Komentar