METODIK.ID, Bandar Lampung – Ketua Pergerakan Aksi Jaringan Anti Korupsi (PAJAK) Lampung, Mareski, mendesak aparat penegak hukum menjawab satu pertanyaan mendasar, seberapa serius pemerintah daerah dan penegak hukum membersihkan tata kelola keuangan Kabupaten Pesawaran?
“Pesawaran kembali jadi sorotan. Di satu sisi ada perkara TPPU yang belum tuntas, di sisi lain muncul dugaan setoran di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Keduanya bermuara pada pertanyaan yang sama, dan publik berhak mendapat jawaban,” tegas Mareski.
Mareski mengingatkan bahwa fakta perkara TPPU sudah cukup terang. Kejati Lampung menyita delapan kendaraan, 26 sertifikat tanah senilai sekitar Rp41 miliar, 40 tas bermerek, dan uang tunai lebih dari Rp2,2 miliar dari tersangka Dendi Ramadhona. Total taksiran aset mencapai Rp45,27 miliar. Mantan bupati tersebut juga didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU.
Kejati turut memeriksa istri tersangka, Nanda Indira, dalam kapasitas sebagai istri tersangka.
“Nama Nanda terus muncul dalam persidangan, dan pengembangan TPPU masih menunggu tahapan hukum berikutnya. Jangan sampai publik dibiarkan menebak-nebak. Apakah penelusuran aliran dana dilanjutkan atau berhenti? Perkara yang menggantung tidak menghadirkan keadilan,” ujarnya.
Terkait dugaan setoran di Dinas Perkebunan dan Peternakan, PAJAK menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan menguap menjadi isu musiman.
“Praktik setoran di dinas biasanya hidup dari dua hal, anggaran yang bisa diatur dan pengawasan yang tumpul. Bila keduanya dibiarkan, uang rakyat yang seharusnya kembali sebagai pelayanan berubah menjadi bancakan,” kata Mareski.
Atas kondisi tersebut, PAJAK Lampung mendesak Kejati Lampung menjelaskan secara terbuka perkembangan TPPU SPAM Pesawaran, termasuk ada tidaknya tersangka baru dan sejauh mana penelusuran aliran dana dilakukan. Di tingkat daerah, PAJAK mendesak Kejari Pesawaran bersama Inspektorat agar segera memeriksa dugaan setoran di Dinas Perkebunan dan Peternakan secara transparan, mulai dari DPA, realisasi belanja, hingga rekening terkait.
Pemeriksaan serupa juga perlu menyasar kepada dugaan permainan tata kelola anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. Tak kalah penting, DPRD Pesawaran diminta menjalankan fungsi pengawasan secara nyata.
“Jangan sekadar menonton. Rakyat memilih wakilnya untuk mengawasi, bukan untuk menjadi penonton,” tegas Mareski.
PAJAK Lampung menegaskan akan terus menyuarakan dan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan.
“Pesawaran tidak kekurangan sorotan. Yang kurang adalah kepastian. Dan kepastian hanya lahir dari keberanian membuka perkara sampai tuntas, siapa pun yang terlibat,” tutup Ketua PAJAK Lampung Mareski.













Komentar