METODIK.ID, Pringsewu, – LSM Simulasi Provinsi Lampung mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung segera memeriksa pelaksanaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2026. Pola belanja yang muncul dalam data publik dinilai janggal dan patut diuji aparat penegak hukum.
Menurut Ketua LSM Simulasi Lampung, Agung Irwansyah, ada tiga hal yang mencolok:
Pertama, Jenis belanja yang sama, yakni kertas, alat tulis kantor, cartridge, fotokopi, cetak, serta makanan dan minuman, muncul berulang di banyak sub kegiatan berbeda.
Kedua, Paket pemeliharaan kendaraan dinas sekitar Rp 124,51 juta menyedot porsi terbesar.
Ketiga, Paket bantuan sembako dan lauk hewani sekitar Rp 83,25 juta juga bernilai besar.
“Belanja yang sama diulang di banyak pos kegiatan. Ini patut dipertanyakan: apakah murni kebutuhan, atau sengaja dipecah-pecah dan sudah diatur sejak awal, lalu dikerjakan oleh orang dalam dinas? Uang rakyat di sektor ketahanan pangan tidak boleh jadi bancakan. Kami mendesak Kejati Lampung segera turun dan memanggil pihak-pihak terkait di Dinas Ketahanan Pangan Pringsewu,” tegas Agung dalam keterangan Persnya (9/11).
LSM Simulasi Lampung menduga kegiatan-kegiatan tersebut telah disetting dan dikerjakan sendiri oleh orang dalam dinas. Mereka menegaskan bahwa semua ini masih dugaan berdasarkan data publik dan bukan kesimpulan hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung, dan pembuktian sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, buka semuanya. Transparansi adalah jawaban paling sederhana,” tutup Agung.
Komentar