Fagas Lampung Soroti Dugaan Setoran Dana BOS hingga 10 Persen di Tanggamus, APH Didesak Periksa

- Jurnalis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 22:10 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

METODIK.ID, TANGGAMUS — Front Aksi Anti Gratifikasi (Fagas) Lampung menyoroti informasi dugaan permintaan setoran atau potongan sebesar 8-10 persen dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/Dana BOS) dan anggaran revitalisasi sekolah, dan meminta penelusuran di wilayah Kabupaten Tanggamus.

Ketua Fagas Lampung, Fadli Khoms menyatakan informasi tersebut harus diverifikasi karena menyangkut uang negara dan sektor pendidikan, menurutnya hal itu tidak boleh dibiarkan menjadi rumor.

“Kami tidak menuduh tanpa dasar. Justru kami ingin dugaan ini diuji lewat data, dokumen, pemeriksaan lapangan, dan mekanisme hukum,” ujar Fadli.

Fagas menilai, jika dugaan itu benar dan berlangsung sistematis, persoalannya bukan lagi administratif. Praktik tersebut berpotensi masuk ranah gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan terganggunya independensi sekolah. Sebagai gambaran, potongan 8-10 persen dari kegiatan senilai Rp1 miliar setara Rp80 juta hingga Rp100 juta.

Baca Juga :  DPRD Lampung Dukung Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi

Fagas juga menyoroti program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di Tanggamus. Program ini seharusnya menghasilkan fasilitas yang aman dan layak bagi peserta didik, bukan menambah beban sekolah. Jika ada setoran tanpa dasar hukum, Fagas khawatir kualitas bangunan, volume pekerjaan, dan spesifikasi material ikut terdampak.

Lima Tuntutan Fagas

  1. Kejaksaan Negeri Tanggamus diminta menelusuri dan memeriksa secara objektif dugaan setoran atau pemotongan Dana BOS/BOSP dan anggaran revitalisasi sekolah di Tanggamus.
  2. Dilakukan audit dan uji petik fisik terhadap kegiatan revitalisasi, mencakup anggaran, RAB, volume, spesifikasi, pembayaran, penyedia atau pelaksana, dan hasil pekerjaan.
  3. Dinas pendidikan Kabupaten Tanggamus diminta membuka informasi sekolah penerima, nilai anggaran, jenis kegiatan, mekanisme pelaksanaan, dan dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
  4. Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan pihak pengawas terkait diminta memperkuat pengawasan serta melakukan evaluasi bila ditemukan indikasi penyimpangan.
  5. Aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti setiap temuan yang mengarah pada pelanggaran hukum secara profesional dan transparan.
Baca Juga :  DPRD Lampung Dukung Program MBG – Pupuk Organik Cair

Fagas Lampung berencana menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Tanggamus pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2026 dan terbuka bagi pihak terkait yang ingin memberikan klarifikasi.

“Jika dugaan ini tidak benar, silakan buktikan dengan data. Jika benar, jangan lindungi siapa pun,” tegas Fagas.

Hingga siaran pers ini disampaikan, dugaan setoran 8-10 persen tersebut masih merupakan informasi awal serta belum merupakan temuan hukum yang terbukti. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait dan instansi berwenang diperlukan untuk memastikan kebenarannya. (Red)

Follow WhatsApp Channel metodik.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MENJEMPUT CITA-CITA DARI PESANTREN: HMJ HTN UIN RIL DORONG PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Jejak Dugaan Persekongkolan Di Balik Rangkaian Serangan Terhadap UIN Raden Intan: Mahasiswa Minta Terapung dan Awan News Buka-Bukaan
Alumni UIN Raden Intan Lampung: Jangan Pakai Nama “Alumni” untuk Menggiring Opini
BMPS Award Gubernur Lampung Tuai Tanda Tanya, Siapa yang Diuntungkan, Sekolah Swasta atau Citra Pemerintah?
BEM FH UNILA Kecam Dugaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus
Kepala SMPN 1 Ambarawa Disorot, Diduga Rangkap Bendahara BOS hingga Material Revitalisasi Dititipkan di Rumah
PMII KOMISARIAT UIN RADEN INTAN LAMPUNG BANGUN WACANA EKOSIPASI: MENGGUGAT PARADIGMA PEMBANGUNAN DAN MENUNTUT KEADILAN EKOLOGIS
LBH Dharma Loka Nusantara Sukses Gelar Dialog Publik Pembukaan Legal Course Angkatan II: Rekonstruksi Wacana Keadilan
Berita ini 31 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 19:20 WIB

MENJEMPUT CITA-CITA DARI PESANTREN: HMJ HTN UIN RIL DORONG PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Minggu, 15 November 2026 - 12:06 WIB

Jejak Dugaan Persekongkolan Di Balik Rangkaian Serangan Terhadap UIN Raden Intan: Mahasiswa Minta Terapung dan Awan News Buka-Bukaan

Minggu, 15 November 2026 - 11:53 WIB

Alumni UIN Raden Intan Lampung: Jangan Pakai Nama “Alumni” untuk Menggiring Opini

Rabu, 11 November 2026 - 19:08 WIB

BMPS Award Gubernur Lampung Tuai Tanda Tanya, Siapa yang Diuntungkan, Sekolah Swasta atau Citra Pemerintah?

Senin, 9 November 2026 - 19:36 WIB

BEM FH UNILA Kecam Dugaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Berita Terbaru