Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden menandai akhir dari sebuah eksperimen politik bernama Dinasti Jokowi. Bangunan kekuasaan yang dirancang melalui manipulasi Mahkamah Konstitusi, dan nepotisme yang telanjang, akhirnya runtuh oleh tekanan musuh politik dan beban legitimasi yang kian tergerus ditangannya sendiri.
Mundurnya Gibran bukan sekadar manuver penyelamatan diri, melainkan pengakuan terang benderang bahwa kekuasaan yang dibangun di atas fondasi transaksi elite terbukti sangat rapuh. Dinasti politik memerlukan dua elemen vital untuk bertahan: cengkeraman instrumen negara dan kepatuhan para penyokongnya. Ketika patron utama tidak lagi memegang kendali kepemimpinan tertinggi dan elektabilitas tergerus oleh gugatan etis publik yang tak pernah padam, kesepakatan di antara para elite penyokong pun terurai.
Ketika kita mundur sedikit kebelakang ,pasti kita memahami bahwa skenario kejatuhan ini kian lama semerbak aromanya. Dimulai dari digantinya beberapa menteri dan mundurnya orang orang yang di lekatkan pada tubuh politik jokowi hingga kasus penyadapan yang dilakukam mantan kapolri dan tiga tersangka lainnya terhadap presiden serta beberapa orang pada lingkaran istana, elit parpol ,ormas pengusaha dsb.uniknya nama besar seperti gibran dan jokowi tidak ada dalam daftar nama yang disadap. Publik pun bertanya tanya siapa dalang utama dibalik kasus ini?
Sejalan dengan ini gugatan terhadap dokumen syarat pencalonan gibran pun menemui titik terang , hal ini dinyatakan oleh dua lembaga yaitu, mahkamah konstitusi dan mahkamah agung yang keduanya memutuskan bahwa dokumen penyetaraan ijazah gibran tidak sah. Dengan kata lain gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi menjadi wakil presiden.dan endingnys gibran dihadapkan pada dua pilihan, antara imphiechment atau mengundurkan diri.
Rentetan peristiwa ini mengingatkan saya pada skandal Watergate yang menjerat presiden amerika Richard Nixon yang nampak sekilas serupa. dimana kasus tersebut terjadi sadap menyadap,negoisasi politik hingga pengunduran dir iSpiro Agnew sebgai wakil dan diakhiri jatuhnya Nixon dari kursi presiden sepuluh bulan kemudian. eperti yang banyak media amerika duga bahwa nixon yang dalam hal ini terbukti sebagai dalang dibalik penyadapan sama sekali tidak diadil, akan tetapi spiro agnew dikenakan denda $10.000 dollar amerika, itupun karna kasus korupsi di baltimore.
Menarik bukan? Terlepas dari beberapa masalah diatas , ada keresahan yang seharusnya lebih kita dahulukan daripada menjadi penonton drama runtuhnya dinasti politik yang hanya membuat borok menjijikan pada sejarah bangsa kita. Ditengah semuanya serba krisis seperti hari ini. Mulai dari politik, ekonomi, lingkungam dan kemanusiaan. Muncul pertanyaan dimana posisi warga? Dan bagaimana nasib mereka?
Rehabilitasi politik
“Apabila gagasan republikan dari masa lalu dianggap sudah tidak relevan lagi,maka selayaknya kita perlu mencipta kembalisecara imajinatif’ atau kalau perlu kita gantikan justru dengan gagasan republikanisme baru yang lebih luas yang cocokdengan dunia ppolitik kontemporer”
-Judith skhlar-
Banyak dari kita tidak puas dengan keadaan sekarang dari ketidakpuasan ini munculah kritik terhadap praktik dan konsep konsep politik.kita melihat munculnya berbagai masalah hingga terjadi krisis didalamnya. Keadaan semacam ini ditengarai oleh kealpaan para elit memahami etika politik. Dengan demikian kerusakan pada suprastruktur politik kita menjadi kian parah.
Mari kita lihat pemikiran wapres pertama kita yaitui Mohammad Hatta tentang republk.
Pertama hata menegaskan bahwapolitik adalah arena dignitas tempat keutamaan umun diipertaruhkan, karena itu harus dijaga, disterilkan dan dihindarkan intervensi kepentingan pribadi dan ekonomi. kedua, politik harus disterilkan dari kepentingan primordial. Hatta menegaskan dimensi diskursus yang terbuka terhadap pengujian akal budi. Politik dan kepentingan umum terletak di atas kepentingan individual dan primordial. Dengan berpendirian bahwa kedudukan politik harus sedemikian rupa berdasar pada prinsip the right man on the right place serta bahwa peran-peran dalam pelayanan umum harus dibersihkan dari kepentingan dan perebutan kekuasaan dan partai-partai, Hatta sekali lagi mengokohkan kepublikan dan akal budi dalam politik. Di sini apa yang disebut sebagai “umum” benar-benar dimengerti dalam artinya yang paling substantif, yakni publik berikut civilitas di dalamnya. Asas kepentingan umum dan keadaban publik itu berulangkali ditegaskan oleh Hatta Ketiga, politik memerlukan individu dengan virtue, kebaikan dalam karakter individual. Dengan menegaskan pentingnya virtue (sambil mengecam “orang luntur karakter”), Hatta menganjurkan bahwa dimensi etis dalam dasar-dasar kepolitikan yang bersifat publik itu harus juga tercermin dalam nilai-nilai individual setiap warga. Dengan demikian moralitas politik harus tersambung dengan moralitas kewargaan. Moralitas dalam demokrasi harus menjadi moralitas dalam kehidupan warga demi warga di dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan moralitas di sini adalah moralitas politik, yakni pemahaman dan orientasi warga terhadap nilai dan kewajiban keadaban publik atau politik. Moralitas di sini harus dilihat dalam kerangka sejauh mana polis mengada di dalam diri warga dan sejauh mana warga juga mengada di dalam polis. Ini yang dalam kosakata politik modern disebut sebagai civic republicanism.
Andai warisan Hatta itu kita hayati dan pegang sungguh-sungguh sebagai dasar politik, tentu sejarah kita akan jauh berbeda. dan warisan Hatta mengenai hak-hak warga di dalam konstitusi kita mendapatkan sedikit pegangan tersisa untuk berlindung dan bertahan dari opresi negara. Dan terlebih lagi dalam konteks Indonesia sekarang pasca reformasi, kebutuhan ini menjadi sangat mendesak.
Oleh sebab itui, tidak dapat dipungkiri bahwa hancurnya politik sebagai wahana dignitas yang mengandalkan diskursus akal sehat akan dengan gampang berlanjut dengan fasisme serta berbagai bentuk bencana dan kekejian. Dalam keadaan semacam ini, pendirian dan garis republikanisme Hatta sangat dibutuhkan tidak saja demi mengisi kekosongan etika politik dan kenegaraan sekarang ini, secara lebih praktis justru dalam keperluan menghindarkan kita dari keberulangan tragedi demi tragedi.
Reorientasi etika publik
Krisis etika publik di Indonesia hari ini berakar dari pergeseran orientasi kekuasaan yang terjebak dalam pragmatisme elite dan pemodal. Merujuk pada pemikiran filsafat politik, etika publik seharusnya berpusat secara mutlak pada pelayanan masyarakat (public service) dan pencapaian kebaikan bersama (bonum commune), bukan sebagai instrumen akumulasi kekayaan atau perlindungan kelompok oligarki.
Hal ini nampak nyata dalam penanganan berbagai krisis, seperti bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai persoalan sosial di daerah. Ketika pejabat publik kehilangan kepekaan moralnya, kebijakan lingkungan dan perlindungan warga dikompromikan demi mengamankan modal politik para penyokong kekuasaan. Alih-alih menegakkan hukum secara tegasterhadap korporasi perusak lingkungan atau membela hak-hak komunitas rentan , alat negara kerap diandalkan untuk melanggengkan kepentingan pemodal. Akibatnya, penderitaan warga akibat asap, kemiskinan struktural, dan ketidakadilan sosial diabaikan begitu saja, sementara ruang publik dibungkam.
Perspektif sosiologis Anthony Giddens mengenai strukturasi membantu kita membongkar krisis etika ini, di mana moralitas dan modalitas kekuasaan saling mengunci dalam sistem yang pincang. Giddens memandang para pejabat bukan sekadar boneka, melainkan agen sadar yang punya pilihan. Namun,ketika jabatan dimaknai sebagai alat untuk memperkaya diri, nilai moral pelayanan publik pun hancur.
Dinamika ini terlihat jelas ketika sumber daya negara eperti anggaran dan aturan hukum dikuasai oleh elite dan pemodal. Alih-alih dipakai untuk melindungi keselamatan warga dan menjaga kelestarian alam, fasilitas negara malah disalahgunakan untuk melanggengkan kepentingan bisnis segelintir orang.
Oleh karena itu, memperbaiki etika publik tidak bisa hanya mengandalkan niat baik isaja, melainkan harus merombak cara pengelolaan sumber daya kekuasaan secara menyeluruh. Tanpa kontrol moral yang kuat atas distribusi kewenangan dan modal, moralitas pemimpin akan terus digilas oleh sistem yang koruptif. Jika dibiarkan, demokrasi kita akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Komentar