METODIK.ID, Bandar Lampung – WALHI Lampung menyoroti bahwa persoalan utama dalam aktivitas pertambangan pasir laut di Tulang bawang tidak dapat direduksi hanya pada klaim kepemilikan dokumen perizinan. Lebih dari itu, pemerintah dan perusahaan harus menjawab persoalan mendasar mengenai perlindungan wilayah tangkap nelayan, keberlanjutan ekosistem laut, keberadaan kawasan konservasi perikanan, serta dampak lingkungan dari pengerukan dan pemanfaatan material hasil kerukan.
Legalitas administratif tidak otomatis membuktikan bahwa suatu kegiatan aman secara ekologis dan tidak merugikan masyarakat. Setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut harus tunduk pada ketentuan perlindungan lingkungan hidup, kesesuaian tata ruang laut, serta kewajiban menghormati hak masyarakat pesisir termasuk nelayan.
PT Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) mengklaim memiliki sejumlah dokumen, di antaranya perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, persetujuan pelaksanaan pengerukan, dokumen lingkungan, dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 23042410511800002 yang diterbitkan pada 23 April 2024.
Namun, keberadaan dokumen tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan hukum dan lingkungan atas kegiatan yang berlangsung saat ini. Terlebih dalam praktik perjalannya sejak tahun 2021 PT STTP telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu melakukan aktivitas di ruang laut dalam hal ini pertambangan pasir laut atas nama pengerukan alur pelayaran tanpa dilengkapi PKKRL.
WALHI Lampung memandang perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian antara jenis kegiatan yang disetujui, lokasi dan koordinat pengerukan, luasan wilayah kerja, kedalaman pengerukan, volume material yang diangkat, metode pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan penjualan material hasil kerukan. WALHI Lampung menolak cara pandang yang menempatkan wilayah laut sebagai ruang kosong.
Mustakim Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung lupa kalau kita memiliki Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Dan Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa lokasi perairan laut kecamatan dente teladas kabupaten tulang bawang merupakan areal pengembangan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Tetapi Pemerintah Provinsi Lampung di jaman kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi justru mendorong terbitnya Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan Komoditas Batuan Kepada PT Sienar Tri Tunggal Perkasa dengan Nomor : 301/I/IUP/PMDN/2021 pada tanggal 19 April 2021.
Wilayah tangkap nelayan terbentuk dari praktik penghidupan masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun, pengetahuan lokal, pola musim penangkapan, serta keberadaan habitat biota laut. Tidak semua ruang hidup nelayan dapat dibaca hanya melalui batas-batas administratif di atas peta. Jangan sampai nelayan hanya diperbolehkan menangkap ikan selama aktivitas perusahaan tidak terganggu, sementara ruang gerak, keselamatan, dan keberlanjutan sumber penghidupan mereka justru harus menyesuaikan dengan kepentingan pengerukan.
WALHI Lampung menegaskan bahwa perlindungan wilayah tangkap nelayan merupakan bagian dari perlindungan hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara harus memastikan aktivitas pemanfaatan ruang laut tidak menghilangkan akses masyarakat terhadap sumber penghidupannya. Pengerukan dasar perairan berpotensi mengubah struktur substrat, meningkatkan kekeruhan, mengganggu habitat bentik, serta memengaruhi organisme yang hidup dan mencari makan di dasar perairan. Dampaknya dapat menjalar pada rantai makanan dan keberadaan biota yang memiliki nilai ekonomi bagi nelayan, termasuk rajungan. Padahal selama kurun waktu 2021 – saat ini dalam praktik pekerjaannya PT STTP justru melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas nelayan dan ekosistem laut dengan melakukan pengerukan pasir dan pencucian material hasil pengerukan.
Di dalam Persetujuan Lingkungan yang dimiliki oleh PT STTP nomor 660/10.019/A 0000610/V.16/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Batuan Pasir di Sungai Way Tulang Bawang kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan dan Penyediaan Alur Pelayaran di Muara Sungai Way Tulang Bawang Sampai Dengan 6 Mil Kearah Laut Kabupaten Tulang Bawang Oleh PT STTP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, PT STTP dilarang melakukan pencucian material hasil pengerukan di lokasi pengerukan. Dan titik koordinat ataupun lokasi pencucian ditentukan di titik lain. Pencucian dan pemisahan material berpotensi menghasilkan air buangan yang membawa partikel tersuspensi, lumpur halus, dan sedimen kembali ke laut. Jika tidak dikelola dengan benar, aktivitas tersebut dapat meningkatkan kekeruhan, mengubah kualitas perairan, mengganggu penetrasi cahaya matahari, dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap habitat biota laut.
Dalam hak jawabnya dipemberitaan kupastuntas.co PT STTP mengakui bahwa material hasil pengerukan yang memiliki nilai ekonomis dijual untuk membiayai kegiatan pendalaman alur pelayaran. Perusahaan juga menyebutkan material yang diangkat terdiri atas lumpur, lempung, kulit kerang, pasir besi, pasir silika, kayu, tanah liat, dan material lainnya. Pengakuan ini justru memperkuat perlunya transparansi mengenai karakter kegiatan yang dilakukan perusahaan.
Persoalan pemanfaatan hasil sedimentasi laut juga harus dibaca dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait pengujian materiil Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Putusan tersebut membatalkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) PP Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur pemanfaatan dan penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh mengabaikan implikasi putusan tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengerukan dan pemanfaatan material hasil kerukan.
WALHI Lampung juga menanggapi klaim perusahaan yang menyebut telah melibatkan masyarakat dari empat kampung melalui penyediaan transportasi perahu, perekrutan tenaga kerja harian, pengawasan pemuatan material, serta penyaluran dana CSR. Pelibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi perusahaan tidak dapat disamakan dengan partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka. Masyarakat yang bekerja mengangkut atau mengawasi pemuatan material tidak otomatis berarti menyetujui seluruh aktivitas pengerukan. Demikian pula, penyaluran CSR tidak dapat dijadikan ukuran bahwa kegiatan perusahaan telah memperoleh penerimaan sosial dari seluruh masyarakat terdampak.
Fakta adanya aksi penolakan nelayan Kuala Teladas pada 10 November 2026 menunjukkan bahwa keberatan masyarakat masih nyata dan harus didengar. Perusahaan dan pemerintah harus membuka ruang dialog yang setara, menyediakan informasi secara transparan, serta melibatkan kelompok nelayan yang terdampak secara langsung, termasuk mereka yang menolak kegiatan tersebut.
WALHI Lampung menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pelayaran tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan ekosistem laut dan ruang penghidupan masyarakat pesisir. Jika pendalaman alur memang ditujukan untuk kepentingan publik, maka manfaatnya harus dapat dibuktikan secara terbuka, sementara risiko ekologis dan sosialnya wajib dicegah dan dikendalikan. Mustakim menambahkan bahwa sesungguhnya urgensi pendalaman alur pelayaran adalah hal yang tidak penting untuk segera dilakukan, karena sejauh ini masyarakat yang keluar masuk sungai-laut di muara sungai way tulang bawang tidak pernah mengalami kesulitan akibat pendangkalan atau sedimentasi sungai. Selain itu WALHI Lampung juga meminta untuk pemerintah provinsi lampung dan juga kementerian kelautan, perikanan dan pihak terkait untuk harus segera memeriksa perizinan yang dimiliki oleh PT STTP karena seharusnya izin aktivitas pertambangan mereka telah berakhir pada bulan april lalu, dan kemudian PKKPRL mereka juga diduga akan habis pada bulan November 2026 ini.
Laut bukan ruang eksploitasi tanpa batas. Wilayah tangkap nelayan bukan ruang kosong. Dan dokumen perizinan bukan cek kosong untuk merusak lingkungan. Apapun status legal dari aktivitas yang dilakukan oleh PT STTP seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat untuk memperpanjang dan/atau memperbaharui persetujuan untuk aktivitas tersebut. Bentuk protes dan kekhawatiran amsyarakat yang terjadi selama bertahun-tahun ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa masyarakat tidak ingin ada tambang di wilayah tangkap mereka. Dan ini juga harusnya menjadi perhatian gubernur lampung jika memang memiliki keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. (**)
Komentar