METODIK.ID, Bandar Lampung– Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota memastikan peringatan dini banjir rob benar-benar sampai ke warga di desa dan kelurahan pesisir. Pemerintah daerah juga diminta mengumumkan nomor posko yang dapat dihubungi warga selama masa peringatan berlangsung.
Permintaan itu disampaikan menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi banjir rob pada 10–13 November 2026. Peringatan tersebut mencakup enam kawasan pesisir di Lampung, yakni Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Pesisir Barat.
Menurut Fatikhatul, peringatan dari BMKG baru berguna jika informasinya diterima warga yang tinggal di wilayah terdampak.
“Warga perlu tahu wilayah mana yang perlu waspada, kapan risiko pasang meningkat, dan siapa yang bisa dihubungi kalau air mulai masuk ke permukiman. Informasi ini perlu disampaikan sampai tingkat RT, lewat aparat desa dan kelurahan serta kanal komunikasi yang biasa dipakai warga,” ujar Fatikhatul, Rabu (11/11/2026).
Kesiapan Petugas dan Akses Layanan Kesehatan
Perempuan yang akrab disapa Khoir itu juga meminta BPBD mengecek kesiapan petugas di lapangan serta akses menuju puskesmas di wilayah yang kerap tergenang. Menurutnya, jalur menuju layanan kesehatan harus tetap bisa dilalui saat air pasang naik.
Ia menambahkan, aparat setempat perlu mendata sejak awal warga yang mungkin membutuhkan bantuan lebih dulu, terutama lansia dan penyandang disabilitas, agar penanganan tidak terlambat bila genangan meluas.
Laporan Harian untuk Pengawalan DPRD
Selain itu, Khoir meminta BPBD provinsi menghimpun laporan harian dari enam daerah selama peringatan berlaku. Laporan itu diharapkan memuat lokasi genangan, kondisi akses jalan, dan langkah yang sudah diambil.
“Kami minta BPBD provinsi menghimpun laporan harian dari enam daerah itu selama peringatan berlaku. Kalau ada genangan, sampaikan lokasi, kondisi akses jalan, dan langkah yang sudah diambil. Dari laporan itu, DPRD bisa mengawal titik mana yang perlu penanganan segera dan mana yang perlu masuk anggaran perbaikan,” kata Khoir.
Dengan data tersebut, lanjutnya, DPRD dapat memilah persoalan yang harus ditangani segera dan yang perlu dimasukkan dalam perencanaan anggaran perbaikan, sehingga penanganan banjir rob tidak berhenti pada respons sesaat. (**)
Komentar