Samudera Artha Law Firm Minta MUI dan Pemerintah Kaji Ulang Pelarangan Vape Secara Menyeluruh

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 14:07 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

METODIK.ID, Jakarta – Samudera Artha Law Firm menyatakan keberatan atas wacana pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh yang dikaitkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik. Kantor hukum tersebut meminta MUI dan pemerintah mengedepankan kajian hukum dan ilmiah sebelum menetapkan kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Senin (16/11/2026). Samudera Artha menilai penetapan hukum atas vape tidak semestinya menyamaratakan seluruh jenis produk, kandungan, dan tujuan penggunaannya. Risiko kesehatan, penyalahgunaan sebagai media konsumsi narkotika, serta dampak lingkungan memang perlu diperhatikan. Namun, menurut mereka, persoalan itu tidak serta-merta membenarkan pelarangan seluruh produk.

Managing Partner Samudera Artha Law Firm, Ahmad Syahroni Fadhil, S.H., M.H., menyebut persoalan utama kebijakan pelarangan vape terletak pada pendekatan generalisasi. Menurutnya, produk yang mengandung zat terlarang, produk bernikotin, dan produk tanpa nikotin memiliki karakteristik berbeda. Hal serupa berlaku pada penggunaan rekreasional dan penggunaan oleh perokok dewasa yang berupaya berhenti merokok.

“Penanganan terhadap produk yang terbukti mengandung zat berbahaya atau disalahgunakan untuk konsumsi narkotika tentu harus dilakukan secara tegas. Namun, penyalahgunaan terhadap suatu produk tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk melarang seluruh produk dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda,” kata Syahroni.

Dari sisi hukum positif, rokok elektrik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Pasal 429, 430, 434, 437, dan 458 PP tersebut memuat pembatasan penjualan berdasarkan usia, larangan penjualan dalam kondisi tertentu, kewajiban peringatan kesehatan, serta pengawasan produksi dan peredaran.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Dukung Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi

Menurut Syahroni, ketentuan itu menunjukkan pendekatan Indonesia saat ini adalah pengendalian, bukan pelarangan menyeluruh.

“Jika pemerintah hendak mengubah pendekatan tersebut menjadi pelarangan total, kebijakannya harus melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah. Tidak cukup hanya dengan merujuk pada suatu fatwa,” ujarnya. “Harus ada landasan yuridis, sosiologis, dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Ia menambahkan, fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Karena itu, kata dia, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak otomatis menciptakan larangan dalam hukum positif ataupun melahirkan sanksi pidana maupun perdata bagi pengguna vape.

Dalam kajian hukum Islam, Samudera Artha menilai penggunaan metode sadd adz-dzari’ah(pencegahan melalui penutupan jalan menuju kemudaratan) sebagai dasar pengharaman perlu memperhatikan hubungan antara sarana dan kemudaratan yang ditimbulkan. Kemungkinan suatu perangkat disalahgunakan, menurut mereka, tidak selalu cukup untuk mengharamkan seluruh bentuk penggunaannya.

Pembatasan atau pelarangan dinilai dapat dibenarkan jika suatu produk terbukti menjadi sarana konsumsi narkotika atau mengandung zat berbahaya. Sebaliknya, jika risiko masih dapat ditangani lewat pengawasan kandungan, standardisasi, pembatasan distribusi, dan penegakan hukum, pelarangan menyeluruh dinilai perlu dipertimbangkan kembali. Prinsip hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dalam maqashid syariah, menurut mereka, juga menuntut kebijakan yang benar-benar efektif melindungi masyarakat.

Samudera Artha juga merujuk sejumlah penelitian. Tinjauan sistematis Cochrane berjudul Electronic Cigarettes for Smoking Cessation, terbit November 2025, melibatkan 104 studi dengan total 30.366 peserta. Tinjauan itu menemukan rokok elektrik bernikotin dapat meningkatkan keberhasilan berhenti merokok dibandingkan terapi pengganti nikotin (nicotine replacement therapy/NRT) dalam kondisi penelitian yang dikaji.

Baca Juga :  Hadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pesawaran dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Pesawaran, Gubernur Lampung Ajak Pesawaran Perkuat Kolaborasi dan Tingkatkan Kualitas SDM

Laporan National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine yang menelaah lebih dari 800 studi menyimpulkan rokok elektrik mengandung zat toksik lebih sedikit dibandingkan rokok konvensional. Peralihan sepenuhnya disebut dapat menurunkan paparan zat karsinogenik secara signifikan.

Syahroni menegaskan, temuan tersebut tidak berarti vape sepenuhnya aman atau dapat digunakan tanpa pembatasan. Namun, ia meminta pembahasan tidak hanya bertumpu pada potensi bahaya, melainkan juga mempertimbangkan bukti ilmiah yang relevan sebelum kebijakan pelarangan ditetapkan.

Samudera Artha Law Firm menyampaikan empat sikap:

  1. Meminta MUI mengkaji ulang Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 dengan melibatkan ahli kesehatan, farmakologi, lingkungan, hukum, dan Ushul Fikih.
  2. Menolak pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh yang tidak didasarkan pada kajian ilmiah dan pertimbangan hukum yang proporsional.
  3. Mendorong pemerintah mengutamakan pengawasan kandungan, standardisasi produk, pembatasan usia, pengendalian distribusi, dan penindakan terhadap penyalahgunaan.
  4. Meminta setiap kebijakan pelarangan ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah, berdasarkan bukti ilmiah dan kepentingan masyarakat.

Samudera Artha menegaskan kritik tersebut bukan penolakan terhadap tujuan perlindungan kesehatan masyarakat maupun kewenangan MUI menetapkan pandangan keagamaan. Menurut mereka, sikap ini merupakan upaya memastikan kebijakan yang berdampak luas tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.

“Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Namun, kebijakan publik tidak boleh dibangun hanya berdasarkan generalisasi. Setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum, bukti yang memadai, dan ukuran proporsionalitas yang jelas,” kata Syahroni.

Follow WhatsApp Channel metodik.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sekjen PB PMII Nilai Prof. Sufmi Dasco Ahmad Paling Tepat Isi Kursi Wapres
Miliyaran ATK sampai Pemasok Langganan, Anggaran BKAD Lampung Barat 2025-2026 Disorot
Penyedia Bergilir dari Setda sampai RSUD, Hingga Bangun Rumah Dinas Kejari dan Klinik Polres Pakai Uang APBD Waykanan, FAGAS Pertanyakan Independensi Penegak Hukum
Tak Kunjung Ditemui, Demonstran Lampung Bentrok dengan Petugas Kementerian Imipas
FAGAS Lampung “Bongkar Aib” Pengelolaan Anggaran Dinas PUPR Pringsewu
JPSI Seret Dugaan Skandal KI dan KPID ke APH
Dominasi Penyedia di BPBJ Tanggamus, FAGAS: Sarat Pengondisian
FAGAS Bongkar Pola Janggal Belanja Sekwan Pringsewu
Berita ini 20 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:07 WIB

Samudera Artha Law Firm Minta MUI dan Pemerintah Kaji Ulang Pelarangan Vape Secara Menyeluruh

Minggu, 8 November 2026 - 13:30 WIB

Miliyaran ATK sampai Pemasok Langganan, Anggaran BKAD Lampung Barat 2025-2026 Disorot

Minggu, 25 Oktober 2026 - 19:51 WIB

Penyedia Bergilir dari Setda sampai RSUD, Hingga Bangun Rumah Dinas Kejari dan Klinik Polres Pakai Uang APBD Waykanan, FAGAS Pertanyakan Independensi Penegak Hukum

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:11 WIB

Tak Kunjung Ditemui, Demonstran Lampung Bentrok dengan Petugas Kementerian Imipas

Senin, 5 Oktober 2026 - 14:12 WIB

FAGAS Lampung “Bongkar Aib” Pengelolaan Anggaran Dinas PUPR Pringsewu

Berita Terbaru