Dominasi Penyedia di BPBJ Tanggamus, FAGAS: Sarat Pengondisian

- Jurnalis

Senin, 5 Oktober 2026 - 11:33 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

METODIK.ID, TANGGAMUS – Bagian yang seharusnya menjaga persaingan sehat dalam pengadaan justru diduga menggantungkan hampir seluruh belanjanya pada satu penyedia. Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) Lampung mencatat, dari Rp1,49 miliar belanja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Tanggamus pada 2025-2026, Rp1,397 miliar atau sekitar 94 persen mengalir ke NCI.

Rinciannya, Rp742,6 juta dibelanjakan dalam 13 transaksi pada 2025, dan Rp748,3 juta dalam 7 paket pada 2026.

“Bagian PBJ itu dapur pengadaan bagi perangkat daerah. Mestinya jadi teladan persaingan sehat, tapi hampir 94 persen belanjanya diserahkan ke satu perusahaan, dua tahun berturut-turut,” kata Ketua FAGAS Lampung, Fadli Khoms.

Sewa server dibayar dua kali, lalu berganti nama. Pada 2025, sewa tempat server (colocation) dibeli dua kali dari NCI, masing-masing Rp154,8 juta, dengan dua kode RUP berbeda. Totalnya Rp309,6 juta. Tahun berikutnya, pos itu hilang. Yang muncul adalah belanja internet dan TV berlangganan kepada penyedia yang sama senilai Rp309.600.010, selisih Rp10 dari total tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Buka Ruang Kolaborasi, Mahasiswa Didorong Aktif Tentukan Arah Pembangunan

“Kalau layanannya sama, kenapa namanya diganti? Kalau berbeda, bagaimana harganya bisa kembar sampai digit terakhir?” ujar Fadli.

Enam aplikasi, Rp777,9 juta, satu penyedia. Seluruhnya dibeli dari NCI, termasuk EVA, MCP, dan Smart Mind. EVA sudah dibayar sekitar Rp150 juta pada 2025, lalu ditagih lagi Rp134,8 juta berlabel “Lanjutan” pada 2026. Empat dari enam paket tercatat sebagai payment outside system, sehingga jejak pembayarannya sulit ditelusuri publik.

FAGAS menyebut nama aplikasi MCP ironis jika merujuk pada Monitoring Center for Prevention milik KPK, yakni alat pencegahan korupsi yang dibeli lewat pola yang mengundang tanda tanya.

Baca Juga :  BUMDes Disiapkan Jadi Motor Ekspor, Pemprov Lampung Dorong Peningkatan Pendapatan Desa

Satu-satunya paket tanpa produk dalam negeri. Belanja komputer Rp49,8 juta kepada CV SAPL pada 2026 mencatat nilai produk dalam negeri Rp0, satu-satunya dari seluruh transaksi Bagian PBJ. FAGAS menduga ini mengabaikan Pasal 66 Perpres 16/2018 dan Inpres 2/2022.

Belanja kecil pun tak luput. Jasa fotokopi 2025 dipecah menjadi tiga paket dengan tiga kode RUP kepada LJT, total Rp14,4 juta.

FAGAS mendesak Bagian PBJ membuka dokumen perencanaan, HPS, kontrak, bukti pembayaran (termasuk yang di luar sistem), berita acara serah terima, SLA colocation dan internet, akun uji aplikasi, serta inventaris komputer. (*)

Follow WhatsApp Channel metodik.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Samudera Artha Law Firm Minta MUI dan Pemerintah Kaji Ulang Pelarangan Vape Secara Menyeluruh
Sekjen PB PMII Nilai Prof. Sufmi Dasco Ahmad Paling Tepat Isi Kursi Wapres
Miliyaran ATK sampai Pemasok Langganan, Anggaran BKAD Lampung Barat 2025-2026 Disorot
Penyedia Bergilir dari Setda sampai RSUD, Hingga Bangun Rumah Dinas Kejari dan Klinik Polres Pakai Uang APBD Waykanan, FAGAS Pertanyakan Independensi Penegak Hukum
Tak Kunjung Ditemui, Demonstran Lampung Bentrok dengan Petugas Kementerian Imipas
FAGAS Lampung “Bongkar Aib” Pengelolaan Anggaran Dinas PUPR Pringsewu
JPSI Seret Dugaan Skandal KI dan KPID ke APH
FAGAS Bongkar Pola Janggal Belanja Sekwan Pringsewu
Berita ini 17 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:07 WIB

Samudera Artha Law Firm Minta MUI dan Pemerintah Kaji Ulang Pelarangan Vape Secara Menyeluruh

Minggu, 15 November 2026 - 19:17 WIB

Sekjen PB PMII Nilai Prof. Sufmi Dasco Ahmad Paling Tepat Isi Kursi Wapres

Minggu, 8 November 2026 - 13:30 WIB

Miliyaran ATK sampai Pemasok Langganan, Anggaran BKAD Lampung Barat 2025-2026 Disorot

Minggu, 25 Oktober 2026 - 19:51 WIB

Penyedia Bergilir dari Setda sampai RSUD, Hingga Bangun Rumah Dinas Kejari dan Klinik Polres Pakai Uang APBD Waykanan, FAGAS Pertanyakan Independensi Penegak Hukum

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:11 WIB

Tak Kunjung Ditemui, Demonstran Lampung Bentrok dengan Petugas Kementerian Imipas

Berita Terbaru