Kekosongan Jabatan Kadus Selama 9 Bulan, Forum Warga Dusun I Resmi Ajukan Tuntutan Pemilihan

METODIK.ID, Lampung Timur – Kekosongan jabatan Kepala Dusun (Kadus) I Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, yang telah berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan, mulai menuai sorotan warga.

Masyarakat Dusun I mendesak pemerintah desa segera menggelar pemilihan kepala dusun definitif agar pelayanan pemerintahan di tingkat dusun dapat kembali berjalan optimal.

Kekosongan jabatan tersebut terjadi sejak kepala dusun sebelumnya terpilih sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Teluk Dalem. Namun hingga kini, posisi Kadus Dusun I belum juga terisi.

“Sampai sekarang sudah sekitar sembilan bulan Dusun I tidak memiliki kepala dusun definitif. Kami berharap pemerintah desa segera melaksanakan pemilihan kadus agar masyarakat memiliki pemimpin di tingkat dusun,” kata , salah seorang pemuda Dusun I, kepada wartawan.

Menurutnya, keberadaan kepala dusun sangat penting karena menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat sekaligus penghubung antara warga dengan pemerintah desa.

Sebagai bentuk keseriusan, warga telah membentuk forum masyarakat dan menyampaikan surat permohonan resmi kepada Kepala Desa Teluk Dalem. Surat tersebut diketahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditembuskan kepada Camat Mataram Baru dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur.

Dalam surat tersebut, warga meminta pemerintah desa segera mengambil langkah untuk melaksanakan proses pemilihan kepala dusun sesuai mekanisme yang berlaku.

Tokoh masyarakat Desa Teluk Dalem, Basatari, mengatakan bahwa pemilihan kepala dusun merupakan tradisi yang selama ini selalu dilakukan ketika terjadi kekosongan jabatan di Dusun I.

“Selama ini setiap ada pergantian kepala dusun selalu dilakukan pemilihan secara terbuka. Itu sudah menjadi kebiasaan dan harapan masyarakat Dusun I,” ujarnya.

Warga berharap pemerintah desa segera memberikan kepastian terkait jadwal dan mekanisme pemilihan kepala dusun. Mereka menilai, terlalu lamanya kekosongan jabatan berpotensi menghambat pelayanan administrasi maupun penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

“Kami hanya ingin roda pemerintahan di tingkat dusun berjalan normal kembali dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” pungkasnya.