METODIK.ID, Bandar Lampung – Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Lampung untuk meninjau progres pembangunan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur menuai perhatian publik.
Di tengah agenda strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, Gubernur Lampung tidak tampak mendampingi Wakil Presiden dalam rangkaian kunjungan tersebut. Wakil Presiden diketahui didampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Ketidakhadiran Gubernur Lampung dalam agenda kenegaraan tersebut mendapat sorotan dari Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS). Koordinator Lapangan FAGAS, Wahyu Hidayat, menilai bahwa kehadiran kepala daerah dalam kunjungan Presiden maupun Wakil Presiden bukan semata persoalan administratif, melainkan bagian dari etika penyelenggaraan pemerintahan dan bentuk penghormatan terhadap institusi negara.
“Di tengah kesibukan apa pun, seorang gubernur idealnya hadir mendampingi Wakil Presiden ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah. Kehadiran itu bukan hanya soal seremoni, tetapi menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan,” ujar Wahyu Hidayat.
Menurut Wahyu, pembangunan Jembatan Way Bungur merupakan proyek yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, momentum kunjungan Wakil Presiden seharusnya dimanfaatkan untuk memperlihatkan soliditas pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan.
Ia menambahkan, meskipun tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mewajibkan Gubernur mendampingi Wakil Presiden dalam setiap kunjungan kerja, tradisi pemerintahan selama ini menunjukkan bahwa kepala daerah lazim hadir sebagai representasi pemerintah daerah sekaligus bentuk penghormatan terhadap agenda kenegaraan.
“Publik tentu berhak bertanya mengapa Gubernur tidak hadir. Apalagi ini bukan agenda biasa, melainkan kunjungan Wakil Presiden yang meninjau langsung pembangunan infrastruktur strategis. Ketidakhadiran tersebut dapat menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat,” katanya.
Wahyu juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penjelasan resmi mengenai alasan ketidakhadiran Gubernur. Menurutnya, transparansi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan sampai ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi. Pemerintah perlu memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menafsirkan sendiri alasan di balik absennya Gubernur,” ujarnya.
Terkait munculnya berbagai pandangan yang mengaitkan ketidakhadiran tersebut dengan dinamika politik, Wahyu menegaskan bahwa hal itu belum dapat disimpulkan tanpa dasar yang jelas. Namun, ia menilai persepsi publik tidak bisa diabaikan mengingat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu menjadi perhatian masyarakat.
“Kalau komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik, semestinya simbol-simbol kebersamaan juga terlihat dalam setiap agenda penting kenegaraan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan tidak ada ruang bagi munculnya kesan adanya jarak politik yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat. Yang dibutuhkan rakyat adalah kolaborasi, bukan persepsi tentang disharmoni,” tegasnya.
FAGAS berharap kunjungan Wakil Presiden ke Lampung menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Wahyu, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas dinamika politik apa pun, sehingga seluruh unsur pemerintahan dapat menunjukkan komitmen yang sama dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang optimal bagi masyarakat Lampung. (Res)
Komentar