METODIK.ID, Bandar Lampung, – Forum Jurnalis Digital Indonesia (FJDI) menilai publik tidak lagi membutuhkan pidato optimistis, rapat koordinasi, maupun seremoni pengawasan yang berulang-ulang, yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti nyata bahwa setiap rupiah anggaran ketahanan pangan benar-benar menghasilkan kesejahteraan bagi petani, bukan sekadar laporan yang berakhir di atas meja.
Pernyataan Pemerintah Provinsi Lampung mengenai penguatan tata kelola ketahanan pangan bersama BPKP patut diapresiasi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Namun, apresiasi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan sikap kritis masyarakat. Pengawasan baru memiliki makna apabila mampu melahirkan perubahan yang nyata, bukan hanya menghasilkan dokumen administratif.
Ketua FJDI Fadli Khoms, mengingatkan bahwa selama bertahun-tahun sektor pertanian masih menghadapi persoalan klasik. Petani masih berhadapan dengan ketidakpastian harga, biaya produksi yang tinggi, distribusi yang belum efisien, persoalan infrastruktur pertanian, hingga lemahnya perlindungan terhadap hasil panen. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan narasi keberhasilan tanpa membuka ukuran keberhasilannya secara jujur dan transparan.
Jangan jadikan istilah “tata kelola” sebagai jargon birokrasi yang terdengar indah tetapi sulit diukur manfaatnya. Publik berhak mengetahui apa yang diawasi, bagaimana hasil pengawasannya, apa saja rekomendasi yang diberikan, siapa yang wajib menindaklanjuti, dan kapan masyarakat dapat melihat hasilnya. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
FJDI juga meminta agar hasil pengawasan tidak berhenti sebagai konsumsi internal pemerintah. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai capaian, hambatan, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan. Tanpa keterbukaan, sulit bagi publik untuk menilai apakah pengawasan benar-benar memperbaiki tata kelola atau sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Sebagai provinsi yang selama ini menyandang predikat lumbung pangan nasional, Lampung seharusnya menjadi contoh dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak kepada petani. Predikat tersebut tidak boleh hanya menjadi kebanggaan di atas kertas, sementara sebagian petani masih menghadapi berbagai persoalan yang menghambat peningkatan kesejahteraan mereka.
FJDI menyerukan agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program ketahanan pangan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi masyarakat. Organisasi perangkat daerah harus siap membuka data kinerja, indikator keberhasilan, serta penggunaan anggaran kepada publik sesuai prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami juga mengingatkan bahwa kritik terhadap kebijakan publik bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Kritik merupakan bagian dari pengawasan demokrasi agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar membangun citra keberhasilan” Ujar Fadli
FJDI menegaskan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak diukur dari banyaknya rapat, besarnya anggaran, atau indahnya narasi pemerintah. Keberhasilannya diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani, stabilnya harga pangan, kuatnya produksi nasional, serta terbukanya pemerintah terhadap pengawasan publik.
Apabila pemerintah benar-benar yakin bahwa tata kelola ketahanan pangan telah berjalan baik, maka tidak ada alasan untuk menutup akses informasi, menghindari kritik, atau membatasi pengawasan masyarakat dan media. Justru keterbukaan itulah yang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.
Sebagai penutup, Fadli menekankan bahwa FJDI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal setiap kebijakan strategis di sektor ketahanan pangan. Sebab uang yang digunakan adalah uang rakyat, program yang dijalankan adalah untuk rakyat, dan hasilnya pun harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (Red)
Komentar