KPK Sosialisasikan Pencegahan Korupsi ke DPRD Lampung, Dorong Peningkatan PAD

- Jurnalis

Rabu, 22 Juli 2026 - 16:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

METODIK.ID, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi pencegahan korupsi kepada anggota DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat besar DPRD Lampung, Rabu (22/7/2026).

‎Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para anggota dewan untuk memperoleh pembekalan agar tidak terjerat praktik korupsi dalam menjalankan tugas.

‎”Kami berdiskusi dengan tim Koordinasi Sub-Pencegahan dari KPK RI. Mereka memberikan berbagai masukan tentang bagaimana caranya agar kami tidak terjerat korupsi. Tentu kami sangat berterima kasih, karena pada dasarnya semua ingin menjalankan amanah dengan baik,” kata Yozi.

‎Selain membahas upaya pencegahan korupsi, KPK juga memberikan masukan terkait optimalisasi sektor pendapatan daerah, khususnya dari pajak.

‎Menurut Yozi, KPK memaparkan sejumlah data serta membuka ruang konsultasi lanjutan mengenai strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi pajak alat berat dan pemanfaatan data penjualan kendaraan baru.

‎”Ada data-data yang mereka sampaikan dan mereka juga membuka ruang konsultasi lebih lanjut terkait bagaimana meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, termasuk bagaimana memperoleh data penjualan kendaraan baru dan potensi pendapatan lainnya,” ujarnya.

‎Ia menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan berharap pembekalan serupa dapat dilakukan secara rutin.

‎”Kalau bisa, kegiatan seperti ini dilaksanakan setiap bulan agar kami terus mendapatkan masukan dari KPK,” tambahnya.

‎Yozi juga menegaskan, KPK turut mendorong DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan tersebut merupakan tugas konstitusional DPRD yang dilakukan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

‎”Pengawasan terhadap eksekutif memang menjadi bagian dari tugas kami. Namun, pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan terhadap kebijakan sesuai dengan fungsi yang diamanatkan,” tutupnya.

‎Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal saat diwawancarai seusai acara Sosialisasi bersama KPK. (Red)

Baca Juga :  Massa ALMAS Geruduk Kejati Lampung, Desak Kejagung Usut Keterlibatan Jampidsus Febrie Adriansyah dalam Korupsi Batu Bara PLTU
Follow WhatsApp Channel metodik.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Waspadai Tekanan Atas Nama Petani Register 44, ALAMBAKA Minta Kejagung Tak Berkompromi
STPL Terbit, Dugaan Pengeroyokan Petani Sawit di Lampung Tengah Masuk Ranah Pidana
Bongkar Dalang Register 44, ALAMBAKA Siap Kawal Sampai Kementerian Kehutanan
Kejati Lampung Tegaskan Kasus Register 44-PT PSMI “On The Track”, ALAMBAKA: Jangan Berhenti di Retorika
LSM RUBIK dan GEMBOK Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran Empat OPD Lampung Selatan ke Kejati Lampung
ALAM BAKA Desak Kejagung Bongkar Mafia Tanah di Waykanan
LSM Gembok dan LSM Rubik Soroti Pengadaan dan Rehab Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung Tahun 2025
Pengacara Terlalu Cepat Melapor, Ketua Gepak Lampung: Jangan Sok Menggurui!
Berita ini 6 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 14:03 WIB

Waspadai Tekanan Atas Nama Petani Register 44, ALAMBAKA Minta Kejagung Tak Berkompromi

Selasa, 8 September 2026 - 21:15 WIB

STPL Terbit, Dugaan Pengeroyokan Petani Sawit di Lampung Tengah Masuk Ranah Pidana

Kamis, 3 September 2026 - 12:13 WIB

Kejati Lampung Tegaskan Kasus Register 44-PT PSMI “On The Track”, ALAMBAKA: Jangan Berhenti di Retorika

Rabu, 2 September 2026 - 15:39 WIB

LSM RUBIK dan GEMBOK Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran Empat OPD Lampung Selatan ke Kejati Lampung

Selasa, 1 September 2026 - 17:10 WIB

ALAM BAKA Desak Kejagung Bongkar Mafia Tanah di Waykanan

Berita Terbaru

Pemerintahan

Fraksi PKB Sampaikan Catatan atas APBD Perubahan Lampung 2026

Rabu, 9 Sep 2026 - 16:06 WIB

Sosial Budaya

Sabah Balau Absen dari Pembahasan, Arif Gunawan: Desa yang Terlupakan

Selasa, 8 Sep 2026 - 17:18 WIB