KPK Sosialisasikan Pencegahan Korupsi ke DPRD Lampung, Dorong Peningkatan PAD

- Jurnalis

Rabu, 22 Juli 2026 - 16:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

METODIK.ID, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi pencegahan korupsi kepada anggota DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat besar DPRD Lampung, Rabu (22/7/2026).
‎
‎Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para anggota dewan untuk memperoleh pembekalan agar tidak terjerat praktik korupsi dalam menjalankan tugas.
‎
‎”Kami berdiskusi dengan tim Koordinasi Sub-Pencegahan dari KPK RI. Mereka memberikan berbagai masukan tentang bagaimana caranya agar kami tidak terjerat korupsi. Tentu kami sangat berterima kasih, karena pada dasarnya semua ingin menjalankan amanah dengan baik,” kata Yozi.
‎
‎Selain membahas upaya pencegahan korupsi, KPK juga memberikan masukan terkait optimalisasi sektor pendapatan daerah, khususnya dari pajak.
‎
‎Menurut Yozi, KPK memaparkan sejumlah data serta membuka ruang konsultasi lanjutan mengenai strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi pajak alat berat dan pemanfaatan data penjualan kendaraan baru.
‎
‎”Ada data-data yang mereka sampaikan dan mereka juga membuka ruang konsultasi lebih lanjut terkait bagaimana meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, termasuk bagaimana memperoleh data penjualan kendaraan baru dan potensi pendapatan lainnya,” ujarnya.
‎
‎Ia menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan berharap pembekalan serupa dapat dilakukan secara rutin.
‎
‎”Kalau bisa, kegiatan seperti ini dilaksanakan setiap bulan agar kami terus mendapatkan masukan dari KPK,” tambahnya.
‎
‎Yozi juga menegaskan, KPK turut mendorong DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan tersebut merupakan tugas konstitusional DPRD yang dilakukan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
‎
‎”Pengawasan terhadap eksekutif memang menjadi bagian dari tugas kami. Namun, pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan terhadap kebijakan sesuai dengan fungsi yang diamanatkan,” tutupnya.
‎
‎Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal saat diwawancarai seusai acara Sosialisasi bersama KPK. (Red)
‎

Baca Juga :  Massa Bakar Ponpes di Mesuji Lampung, Dipicu Dugaan Pencabulan
Follow WhatsApp Channel metodik.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum Billi Firmansyah, S.H Soroti Aspek Formil Perkara.
YLBHI-LBH BANDAR LAMPUNG KECAM PERAMPASAN HAK ATAS AIR BERSIH DI RAJABASA LAMPUNG SELATAN
8 Desa Laporkan Mafia Tanah, YLBHI-LBH Bandar Lampung: Usut Aktor Intelektual
Kronologis Polemik Pengambilalihan Dapur SPPG Pesawaran Kedondong Pasar Baru 2
Setelah 3 Tahun, Nuryadin Akhirnya Terima SP3
Bongkar Akar Masalah, FAGAS Soroti Dugaan Permainan Anggaran di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
STPL Terbit, Dugaan Pengeroyokan Petani Sawit di Lampung Tengah Masuk Ranah Pidana
LSM Gembok dan LSM Rubik Soroti Pengadaan dan Rehab Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung Tahun 2025
Berita ini 8 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 19:26 WIB

PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum Billi Firmansyah, S.H Soroti Aspek Formil Perkara.

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:28 WIB

YLBHI-LBH BANDAR LAMPUNG KECAM PERAMPASAN HAK ATAS AIR BERSIH DI RAJABASA LAMPUNG SELATAN

Kamis, 1 Oktober 2026 - 19:50 WIB

8 Desa Laporkan Mafia Tanah, YLBHI-LBH Bandar Lampung: Usut Aktor Intelektual

Selasa, 29 September 2026 - 14:58 WIB

Kronologis Polemik Pengambilalihan Dapur SPPG Pesawaran Kedondong Pasar Baru 2

Selasa, 15 September 2026 - 15:17 WIB

Setelah 3 Tahun, Nuryadin Akhirnya Terima SP3

Berita Terbaru

Pemerintahan

Anggaran BKAD Lambar 2023-2024 Bocor? FAGAS beberkan banyak temuan

Minggu, 1 Nov 2026 - 21:46 WIB