KPK Sosialisasikan Pencegahan Korupsi ke DPRD Lampung, Dorong Peningkatan PAD

- Jurnalis

Rabu, 22 Juli 2026 - 16:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

METODIK.ID, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi pencegahan korupsi kepada anggota DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat besar DPRD Lampung, Rabu (22/7/2026).

‎Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para anggota dewan untuk memperoleh pembekalan agar tidak terjerat praktik korupsi dalam menjalankan tugas.

‎”Kami berdiskusi dengan tim Koordinasi Sub-Pencegahan dari KPK RI. Mereka memberikan berbagai masukan tentang bagaimana caranya agar kami tidak terjerat korupsi. Tentu kami sangat berterima kasih, karena pada dasarnya semua ingin menjalankan amanah dengan baik,” kata Yozi.

‎Selain membahas upaya pencegahan korupsi, KPK juga memberikan masukan terkait optimalisasi sektor pendapatan daerah, khususnya dari pajak.

‎Menurut Yozi, KPK memaparkan sejumlah data serta membuka ruang konsultasi lanjutan mengenai strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi pajak alat berat dan pemanfaatan data penjualan kendaraan baru.

‎”Ada data-data yang mereka sampaikan dan mereka juga membuka ruang konsultasi lebih lanjut terkait bagaimana meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, termasuk bagaimana memperoleh data penjualan kendaraan baru dan potensi pendapatan lainnya,” ujarnya.

‎Ia menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan berharap pembekalan serupa dapat dilakukan secara rutin.

‎”Kalau bisa, kegiatan seperti ini dilaksanakan setiap bulan agar kami terus mendapatkan masukan dari KPK,” tambahnya.

‎Yozi juga menegaskan, KPK turut mendorong DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan tersebut merupakan tugas konstitusional DPRD yang dilakukan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

‎”Pengawasan terhadap eksekutif memang menjadi bagian dari tugas kami. Namun, pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan terhadap kebijakan sesuai dengan fungsi yang diamanatkan,” tutupnya.

‎Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal saat diwawancarai seusai acara Sosialisasi bersama KPK. (Red)

Baca Juga :  Dua Setengah Tahun Menunggu, DKPP Akhirnya "Menegur" Anak Buahnya
Follow WhatsApp Channel metodik.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Register Tanah, Dana Hibah, Uang Kampanye: Alam Baka Bongkar “Tiga Wajah” Korpus Lampung Di Depan KPK
Aksi Masyarakat Lampung di Depan Kantor Kejagung RI Desak Penuntasan Kasus Dugaan Korupsi LPPM Unila
Bongkar Mafia Tanah Register Way Kanan, ALAMBAKA Desak Kejagung Tetapkan Tersangka
Temui Masa Aksi ALAMBAKA, Jawaban Kabid Bea Cukai Dinilai Normatif
Dari TPPU Bupati Pesawaran, Skandal Lampung Timur hingga Mafia Tanah Way Kanan, ALAMBAKA Siapkan Aksi Akbar di Kejagung – KPK
Tantang Kajati Baru Lampung, Kasus LPPM Unila yang “Mati Suri” Tiga Tahun Jadi Taruhan
Dua Setengah Tahun Menunggu, DKPP Akhirnya “Menegur” Anak Buahnya
Kawal Independensi Tim 9, AMPL: Kejagung Harus Buktikan Bukan Sekadar Amankan Internal
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 19:39 WIB

Register Tanah, Dana Hibah, Uang Kampanye: Alam Baka Bongkar “Tiga Wajah” Korpus Lampung Di Depan KPK

Senin, 10 Agustus 2026 - 12:38 WIB

Aksi Masyarakat Lampung di Depan Kantor Kejagung RI Desak Penuntasan Kasus Dugaan Korupsi LPPM Unila

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 18:06 WIB

Bongkar Mafia Tanah Register Way Kanan, ALAMBAKA Desak Kejagung Tetapkan Tersangka

Jumat, 7 Agustus 2026 - 11:05 WIB

Temui Masa Aksi ALAMBAKA, Jawaban Kabid Bea Cukai Dinilai Normatif

Kamis, 6 Agustus 2026 - 09:23 WIB

Dari TPPU Bupati Pesawaran, Skandal Lampung Timur hingga Mafia Tanah Way Kanan, ALAMBAKA Siapkan Aksi Akbar di Kejagung – KPK

Berita Terbaru

Pendidikan

Polinela Disoal, Fagas Laporkan Temuan ke Kemdiktisaintek RI

Selasa, 18 Agu 2026 - 11:08 WIB