METODIK.ID, BANDAR LAMPUNG – Penghargaan BMPS Award 2026 “Ing Ngarsa Sung Tuladha” untuk Gubernur Lampung menuai tanda tanya. Alasan pemberiannya dinilai belum disertai bukti nyata bahwa sekolah swasta di Lampung benar-benar terbantu.
Dasar penilaian yang disampaikan adalah penataan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan Computer Assisted Test (CAT) dan pembatasan daya tampung sekolah negeri. Menurut pemberitaan, sekolah swasta “berpeluang” mendapat tambahan murid dari calon siswa yang tidak lolos di negeri. Kata “berpeluang” menunjukkan klaim itu belum didukung data jumlah pendaftar, tingkat keterisian, atau keberlangsungan yayasan swasta sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.
Logika penghargaan ini juga bisa dibaca terbalik. Jika swasta hanya menampung murid yang tersisih dari negeri, itu efek samping seleksi, bukan keberpihakan. Pertanyaan yang lebih mendasar bagi publik adalah soal dukungan langsung kepada swasta, seperti bantuan operasional, dukungan kesejahteraan guru, dan peningkatan mutu. Orang tua dari keluarga kurang mampu juga bisa terbebani biaya sekolah swasta ketika anaknya gagal di negeri.
Kebijakan seleksi yang dijadikan dasar penghargaan pun punya catatan. Pada SMA Unggul, hasil Tes Potensi Akademik menjadi penentu utama jalur domisili. Ombudsman RI Perwakilan Lampung, sebelum SPMB dibuka, meminta mekanisme itu dijelaskan terbuka sejak awal agar masyarakat tidak baru tahu setelah pendaftaran berjalan.
Di tengah sorotan ini, masyarakat berharap penghargaan tidak berhenti sebagai piagam. Harapan itu mengarah pada beberapa hal.
Pertama, keterbukaan data. Publik ingin tahu apakah sekolah swasta benar-benar mendapat tambahan murid, berapa jumlahnya, dan apakah yayasan kecil terbantu bertahan.
Kedua, dukungan yang nyata. Kehadiran sekolah swasta dinilai belum cukup diukur dari limpahan murid yang tidak tertampung di negeri. Orang tua dan pengelola sekolah berharap ada bantuan operasional, perhatian pada kesejahteraan guru swasta, dan program peningkatan mutu.
Ketiga, SPMB yang terbuka dan sesuai aturan. Masyarakat berharap mekanisme seleksi, termasuk tes akademik di SMA Unggul, dijelaskan sejak awal dan tidak memicu laporan maladministrasi seperti yang diingatkan Ombudsman.
Keempat, akses yang adil bagi keluarga kurang mampu. Anak yang gagal di sekolah negeri tidak boleh kehilangan kesempatan belajar hanya karena orang tuanya tidak sanggup membayar sekolah swasta.
Kelima, masyarakat berharap penghargaan dijadikan cambuk, bukan puncak prestasi. Kinerja kepala daerah di bidang pendidikan diukur dari dampak yang dirasakan murid, guru, dan orang tua, bukan dari jumlah penghargaan. (**)
Komentar