
Metodik.id – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan stabilitas dan rekonsiliasi kawasan Asia Tenggara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.
Dalam sejumlah sesi pertemuan, kepala negara menekankan pentingnya penyelesaian krisis di Myanmar hingga penanganan konflik perbatasan yang melibatkan Thailand dan Kamboja melalui dialog dan kerja sama regional.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN membahas perkembangan terbaru di Myanmar pascapelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut.
Menurut Sugiono, sejak awal Indonesia menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian.
“Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadress masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan resminya, Sabtu (9/5/2026).
Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi five point consensus ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar yang dinilai sebagai progres yang perlu diapresiasi oleh negara-negara ASEAN.
“Setelah pemilu, ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar, sekitar enam ribu lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,” ungkapnya.
Sugiono menambahkan, perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam five point consensus ASEAN. Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar.
“Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus meng-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya,” kata Sugiono.
Selain isu Myanmar, Presiden Prabowo juga menyampaikan pandangannya terkait pentingnya rekonsiliasi dan dialog dalam menyikapi berbagai persoalan perbatasan di kawasan, termasuk ketegangan antara Thailand dan Kamboja.
Menurut Sugiono, Presiden Prabowo menekankan bahwa persoalan perbatasan sebaiknya dikelola melalui pendekatan dialog, negosiasi, dan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing,” tutur Sugiono.
Pendekatan tersebut, lanjut Sugiono, menjadi prinsip yang selama ini dijalankan Indonesia dalam mengelola berbagai persoalan kawasan, termasuk isu perbatasan antarnegara.
“Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan di perbatasan, dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama,” pungkasnya.





Berlandaskan Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Negara menjamin kemerdekaan pers, perlindungan hukum bagi jurnalis, serta kewajiban mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Tidak ada komentar