METODIK.ID, Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Demokrat, Budiman AS, melaksanakan reses atau penjaringan aspirasi masyarakat di lingkungan RT 07 dan RT 08, Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Kamis (13/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari pendidikan, kondisi jalan, drainase, rambu lalu lintas, hingga ancaman banjir dan keterbatasan air bersih.
Budiman AS mengatakan, reses merupakan tugas dan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi bahan dalam menjalankan fungsi DPRD, baik dalam penganggaran, legislasi maupun pengawasan.
“Reses ini merupakan bagian dari kewajiban kami sebagai anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Banyak hal yang disampaikan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan persoalan lainnya,” ujar Budiman.
Ia mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh kebutuhan masyarakat. Terlebih, penanganan infrastruktur memiliki kewenangan yang berbeda antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah.
“Kita memahami ada keterbatasan anggaran. Ada jalan yang menjadi kewenangan provinsi, ada yang menjadi kewenangan pemerintah kota, dan ada jalan nasional. Karena itu, aspirasi masyarakat akan kita dorong sesuai dengan kewenangannya,” jelasnya.
Salah satu warga RT 08, Safrawati, menyampaikan persoalan di bidang pendidikan, khususnya sistem penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara daring.
Ia mengaku masih banyak orang tua, khususnya ibu-ibu, yang mengalami kesulitan memahami teknologi sehingga kesulitan saat melakukan pendaftaran sekolah melalui aplikasi.
Menanggapi hal tersebut, Budiman mengatakan sistem penerimaan peserta didik baru merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, pemerintah harus memastikan penerapan sistem digital tidak justru menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan.
“Di era teknologi seperti sekarang, masyarakat memang harus dibantu memahami teknologi, khususnya dalam pendaftaran sekolah. Jangan sampai karena tidak memahami aplikasi, anak-anak justru tidak mendapatkan akses pendidikan,” katanya.
Selain pendidikan, warga juga mengeluhkan minimnya rambu lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan kecelakaan, termasuk akses jalan di wilayah Tanjung Senang yang berbatasan dengan wilayah Lampung Selatan.
Budiman mengatakan, persoalan tersebut akan dicatat dan didorong menjadi pokok pikiran anggota DPRD agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan instansi terkait.
Sementara itu, warga lainnya, Sumiati, menyampaikan keluhan mengenai kondisi sejumlah jalan gang yang mengalami kerusakan.
Budiman meminta kondisi jalan tersebut didata secara lengkap, termasuk mengukur panjang dan lebar kerusakan serta mendokumentasikannya melalui foto.
“Nanti diukur, difoto, dan didata berapa panjang atau bagian yang rusak. Setelah itu akan kita dorong ke Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk diperbaiki,” ujarnya.
Persoalan drainase dan infrastruktur jalan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Ketua RT 07, Muhammad Tamha, mengatakan wilayahnya cukup rentan mengalami banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera mendapat perhatian pemerintah agar genangan air tidak terus berulang.
Budiman meminta masyarakat menyiapkan proposal dan dokumen tertulis mengenai persoalan banjir tersebut agar dapat menjadi dasar dalam mendorong penanganannya kepada pemerintah terkait.
Dalam kesempatan itu, persoalan ketersediaan air bersih juga turut menjadi perhatian. Budiman mengatakan, sejumlah warga di Bandar Lampung saat ini menyampaikan keluhan terkait berkurangnya pasokan air bersih akibat kondisi cuaca panas dan musim kemarau yang cukup panjang.
Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat sehingga pemerintah perlu meningkatkan respons dan distribusi air kepada wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Ada beberapa masyarakat yang menyampaikan persoalan air bersih. Kondisi cuaca yang panas dan kemarau panjang menyebabkan distribusi air berkurang. Ini juga akan kami sampaikan kepada pemerintah agar ada langkah tanggap untuk memperkuat dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat,” pungkasnya.
Komentar