Pendidikan SMA/SMK di Lampung Darurat Partisipasi

METODIK.ID, Bandar Lampung – Ketua Forum Jurnalis Digital Indonesia (FJDI), Fadli Khoms, menyoroti secara tajam potret buram dunia pendidikan menengah tingkat SMA dan SMK di Provinsi Lampung. Menurutnya, meskipun pemerintah provinsi kerap mengklaim adanya perbaikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas dan keterjangkauan pendidikan tingkat atas di Bumi Ruwa Jurai masih terjebak dalam lingkaran masalah klasik yang sistemik.

Fadli Khoms menegaskan bahwa salah satu indikator paling mengkhawatirkan adalah rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK di Lampung yang baru menyentuh angka 68,23 persen. Hal ini berarti ada sekitar 31 persen remaja usia produktif (16–18 tahun) di Lampung yang hak pendidikannya terabaikan dan tidak mengecap bangku sekolah menengah atas.

“Ini adalah alarm keras bagi masa depan sumber daya manusia di Lampung. Ketika kita bicara tentang bonus demografi, faktanya masih ada puluhan ribu anak-anak kita yang putus sekolah di tingkat SMA. Pusdatin bahkan mencatat lebih dari 4.700 siswa SMA gugur di tengah jalan. Kita tidak bisa terus-menerus menutup mata atas fenomena ini,” ujar Fadli Khoms

Lebih lanjut, Fadli Khoms membedah ketidakmampuan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dalam mengejar pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan estimasi dana BOS sekitar Rp1,5 juta per siswa per tahun, pihak sekolah dinilai kedodoran dalam membiayai fasilitas penunjang, terutama untuk laboratorium praktik kerja SMK yang membutuhkan biaya tinggi.

Dampaknya, terjadi ketergantungan yang luar biasa tinggi terhadap dana swadaya masyarakat melalui komite sekolah. Kondisi ini dinilai kerap memicu polemik transparansi anggaran di lapangan dan menciptakan sekat keadilan akses bagi keluarga kurang mampu.

“Fasilitas praktik SMK kita banyak yang tertinggal, sementara SMA di pinggiran serba keterbatasan. Akhirnya sekolah membebankan itu ke komite. Ini ironis, sekolah negeri tapi rasa swasta karena pungutan berkedok sumbangan masih marak akibat negara belum hadir sepenuhnya membiayai SNP,” cetus Ketua FJDI tersebut.

Menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang menguji coba program Kelas Cangkok dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk mengatasi ketimpangan, Fadli Khoms menilai solusi tersebut hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar masalah. FJDI mendesak adanya pemetaan (mapping) total dan transparansi penuh dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar tidak ada lagi fenomena sekolah negeri favorit kelebihan muatan sementara sekolah di daerah pelosok diujung Kabupaten Provinsi Lampung kekurangan murid.

“Masyarakat tidak bodoh. Mereka berebut ke kota karena mutu di daerahnya rendah. Jangan selesaikan ketimpangan digital dan fasilitas dengan menyuruh anak-anak belajar jarak jauh tanpa infrastruktur yang siap” Tutup Fadli.

Dipenghujung Fadli menegaskan bahwa FJDI akan mendesak Disdikbud Provinsi Lampung untuk melakukan reformasi anggaran, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, dan mengintervensi angka putus sekolah secara konkret ke tingkat desa, bukan sekadar program eksperimen di atas kertas. (Red)