METODIK.ID, JAKARTA – Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (ALAMBAKA) kembali menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung RI, Senin (12/10/2026). Mereka menuntut Kejagung segera menetapkan tersangka dalam kasus Register 44 Way Kanan, Lampung, dan meminta Jaksa Agung dicopot dari jabatannya.
Massa menilai penanganan perkara berjalan tanpa kepastian. Menurut mereka, muncul informasi pengembalian uang hingga triliunan rupiah yang dikaitkan dengan PT Inhutani V, tetapi belum ada satu pun tersangka yang diumumkan.
Kordinator ALAMBAKA, Sudirman Dewa, menegaskan bahwa publik berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Ia mempertanyakan alasan belum adanya tersangka jika pengembalian dana itu benar terjadi.
ALAMBAKA juga menyoroti rekening PT PSMI yang disebut sempat dibekukan, dibuka kembali, lalu ditutup lagi. Ia meminta Kejagung menjelaskan dasar hukum dan kepentingan di balik keputusan tersebut agar tidak memicu spekulasi.
Sementara itu, ALAMBAKA mengingatkan agar Kejagung tidak dicap lemah saat menghadapi perkara besar. Ia meminta siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum, dan masyarakat tidak dibiarkan bertanya-tanya tanpa jawaban.
ALAMBAKA juga menyoroti pihak-pihak yang diduga terlibat seperti mantan Bupati Way Kanan, Bustami Zainuddin, Kalbadi, Jamhuri, Edison, Sri, Cahyo, Maisyaroh dll untuk ditelusuri lebih jauh keterlibatan sejumlah nama-nama tersebut, dan mendesak untuk dilakukan pengembangan penanganan perkara disampaikan secara terbuka.
Karena itu, ALAMBAKA menuntut Jaksa Agung dicopot sebagai bentuk kritik atas kinerja Kejagung yang dinilai belum tegas. Massa menegaskan bahwa kasus Register 44 tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dan langkah administratif.
Kini Kejagung didesak memberikan penjelasan resmi dan langkah hukum yang terukur. Bagi massa aksi, kejelasan kasus ini menjadi ujian komitmen penegakan hukum di kawasan Register 44 Way Kanan. (*)
Komentar