Harga Sembako Melonjak Pasca MBG Beroperasi, Daya Beli Masyarakat Diuji

Oleh: Fadli Khoms

METODIK.ID, Bandar Lampung – Di balik angka-angka kenaikan harga pangan yang tampak kecil di atas kertas, ada cerita yang jauh lebih berat berlangsung di lantai-lantai pasar tradisional Lampung, pembeli yang semakin jarang datang, dompet ibu rumah tangga yang semakin tipis, dan pedagang yang harus memutar otak agar dagangannya tetap laku. Kembalinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun ajaran baru 2026/2027 memang bukan satu-satunya beban, tapi ia menjadi pemicu yang membuat tekanan pada daya beli masyarakat kelas menengah-bawah semakin terasa nyata.

Data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP) memperlihatkan korelasi yang sulit dibantah. Sepanjang awal Juli 2026, ketika dapur MBG masih diliburkan, harga pangan di Lampung justru cenderung melandai. Pada 1 Juli 2026, misalnya, dari 16 komoditas pangan yang dipantau, hanya satu yang naik sementara enam lainnya turun, termasuk cabai rawit merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang kompak melemah.

Begitu jadwal sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali berjalan penuh di pekan kedua Juli, arah tren berbalik drastis. Pada 14 Juli, tujuh dari 16 komoditas naik, dipimpin telur ayam ras dan daging ayam ras. Sehari kemudian, daging ayam ras kembali menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, naik Rp200 menjadi Rp33.289 per kilogram, disusul telur ayam ras. Tren berlanjut pada 16 Juli dengan tujuh komoditas naik, termasuk lonjakan cabai rawit merah sebesar 2,62 persen menjadi Rp44.956 per kilogram.

Telur dan daging ayam adalah dua komoditas yang paling sensitif terhadap lonjakan permintaan massal dari dapur SPPG, karena keduanya menjadi bahan baku utama menu bergizi yang dimasak dalam volume besar setiap hari sekolah.

Yang membuat situasi di Lampung terasa lebih tajam adalah bahwa tekanan pada daya beli sesungguhnya sudah berlangsung jauh sebelum MBG kembali beroperasi. Di Pasar Tamin, Bandar Lampung, pedagang Rosidah menceritakan kenaikan harga beras yang terjadi bertahap, dari sekitar Rp135 ribu menjadi Rp140 ribu per karung 10 kilogram, ditambah bihun dan tepung terigu yang ikut naik. Di Pasar Pasir Gintung, pedagang Rendi bahkan menyebut hampir seluruh komoditas sembako naik, dengan harga beras melonjak dari sekitar Rp75 ribu menjadi Rp90 ribu per kemasan.

Artinya, kenaikan akibat aktifnya MBG bukan berdiri sendiri, ia menumpuk di atas fondasi harga yang sebelumnya sudah naik karena faktor lain seperti distribusi, pasokan pascapanen, dan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 dan turut mendorong ongkos transportasi logistik pangan.

Di antara semua data kenaikan harga, ada satu sinyal yang jauh lebih tajam ketimbang angka persentase itu sendiri, pedagang di Pasar Tamin melaporkan jumlah pembeli yang justru menurun meski harga naik. Ini bukan sekadar keluhan dagang musiman, ini adalah tanda klasik pelemahan daya beli riil. Kalau harga naik tapi konsumen tetap belanja seperti biasa, pasar masih punya ruang menyerap kenaikan itu. Tapi begitu pembeli mulai menghilang justru di saat harga naik, artinya anggaran rumah tangga sudah mentok.

Pola ini bukan cerita baru di Lampung, dan sebelumnya sudah pernah tercatat lebih tegas lagi. Di Pasar Pasir Gintung, kenaikan harga bahan pokok yang bertahap sejak beberapa bulan sebelumnya membuat daya beli masyarakat merosot hingga 30 persen, yang langsung menekan volume penjualan para pedagang meski stok barang tetap tersedia normal. Artinya, persoalannya bukan kelangkaan barang, barangnya ada, tapi daya beli untuk membelinya yang hilang.

Sinyal serupa muncul di level nasional dan mengonfirmasi bahwa MBG memang berperan ganda dalam pelemahan omzet pedagang tradisional. Di Pasar Sentral, Kotabumi, pedagang ayam mengeluhkan stok yang menumpuk di lapak sementara harga terus naik, pelanggan yang menyusut sebagiannya justru pengelola kantin sekolah yang mengurangi pembelian sejak MBG berjalan, karena kebutuhan gizi siswa kini dipasok langsung dari dapur SPPG dan bukan lagi dari warung atau kantin sekitar sekolah. Pola ini menunjukkan bahwa MBG bisa menekan daya beli dari dua arah sekaligus, menaikkan harga bahan baku di hulu karena permintaan massal, sekaligus memangkas pelanggan lama pedagang eceran di hilir.

Tekanan itu bahkan menjalar sampai ke petani sebagai produsen. Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung tercatat turun selama empat bulan beruntun hingga April 2026, dari 128,17 pada Januari menjadi 123,93 pada April, ini menandakan harga yang diterima petani tumbuh lebih lambat dibanding biaya produksi dan konsumsi yang harus mereka tanggung. Dengan kata lain, pelemahan daya beli tidak berhenti di meja konsumen, ia menjalar ke rantai pasok hingga ke titik paling hulu.

Bagi kelompok menengah-bawah, pola-pola ini biasanya bermuara pada beberapa strategi bertahan yang khas, pindah dari beras atau ayam kualitas baik ke kualitas yang lebih murah, mengurangi frekuensi belanja dan berbelanja dalam jumlah lebih kecil per kunjungan, memperkecil porsi masak tanpa mengubah menu, hingga berutang dulu ke warung langganan sebelum melunasi belakangan.

Ketika pengeluaran untuk pangan pokok membengkak, belanja untuk kebutuhan sekunder biasanya dipangkas lebih dulu, dan sebagian keluarga bahkan terpaksa menggerus tabungan hanya untuk menutup kebutuhan dapur sehari-hari.

Ironisnya, secara statistik makro, Lampung justru berulang kali disebut sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara nasional sepanjang 2026 tercatat 1,94 persen year-on-year pada Mei, lalu 2,46 persen pada Juni. Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung terus menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar dan penguatan distribusi.

Namun angka inflasi provinsi yang rendah tidak serta-merta mencerminkan apa yang dirasakan pedagang kecil dan konsumen harian di pasar tradisional. Inflasi agregat bisa tertahan oleh penurunan harga komoditas lain, sementara kenaikan tajam pada beberapa item krusial sepwrti beras, ayam, telur tetap memukul langsung kantong rumah tangga yang porsi pengeluarannya didominasi belanja pangan. Di sinilah jarak antara statistik dan pengalaman riil di lapangan menjadi paling terasa.

Momentum ini menjadi ujian ganda bagi pemerintah daerah Lampung, menjaga pasokan pangan tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG dalam volume besar, sekaligus mencegah lonjakan permintaan itu berubah menjadi beban baru bagi konsumen di luar program. Tanpa intervensi pasokan yang lebih terarah pada komoditas ayam dan telur, dua bahan yang paling sensitif terhadap lonjakan permintaan musiman, pola kenaikan harga setiap kali tahun ajaran dimulai berisiko menjadi siklus tahunan yang terus menguji daya beli masyarakat kelas bawah Lampung. TABIK…