Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (13/4/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dewan Pendidikan yang baru dikukuhkan. Ia berharap keberadaan dewan ini dapat menjadi motor penggerak sekaligus pengawas dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.
“Selamat kepada 13 profesional yang hari ini dilantik. Saya yakin saudara-saudara dapat menyumbangkan pemikiran terbaik untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.
Menurut Gubernur, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus kunci utama kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa sejarah bangsa menunjukkan peran penting kaum terdidik dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia.
“Pendidikan adalah representasi harapan orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung telah menghapus uang komite sekolah untuk SMA negeri serta menghadirkan program pendidikan gratis. Kebijakan ini diikuti dengan langkah progresif membebaskan sekitar 24 ribu ijazah yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
Untuk itu, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar guna memastikan para siswa dapat memperoleh hak administratif mereka secara penuh.
“Kami ingin tidak ada lagi hambatan ekonomi yang menghalangi anak-anak Lampung mendapatkan pendidikan,” tegas Gubernur. Gubernur juga menargetkan pada tahun 2026 tidak ada lagi anak putus sekolah di Lampung, seiring dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar dan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Kabar menggembirakan lainnya, lanjut Gubernur, jumlah siswa Lampung yang diterima melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi mengalami peningkatan signifikan, hampir tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai indikator membaiknya kualitas pendidikan di daerah.
“Ini semua kita lakukan karena kita peduli terhadap masa depan Lampung. Daerah ini kaya, namun tanpa sumber daya manusia yang unggul, potensi tersebut tidak akan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung terpilih, Prof. Syafrimen, M.Ed., Ph.D., menyoroti sejumlah tantangan pendidikan yang masih dihadapi, seperti kesenjangan akses dan mutu antarwilayah, serta belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Ia menyebut, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahun, baru sekitar 22 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, capaian literasi, numerasi, dan penguatan karakter juga masih perlu ditingkatkan.
“Kami berkomitmen mendorong kebijakan berbasis data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan pendidikan di Lampung semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Syafrimen.
Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor G/36/V.01/HK/2026. Susunan kepengurusan dipimpin oleh Prof. Syafrimen sebagai Ketua, Dr. Asad S.A.G., S.Hum., M.H., M.E.C. sebagai Wakil Ketua, dan Gino, S.Pd., M.H. sebagai Sekretaris, bersama sepuluh anggota lainnya dari berbagai latar belakang profesional.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis sektor pendidikan akan semakin inklusif, berkualitas, dan mampu mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
Komentar