METODIK.ID, Bandar Lampung — Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) Provinsi Lampung membuka indikasi borok pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Lampung (Unila). Bukan sekadar dugaan kebocoran anggaran biasa, FAGAS mengendus pola yang mereka sebut sistematis, sekelompok kecil penyedia yang itu-itu saja, bergantian memenangkan proyek dari fakultas ke fakultas, tahun ke tahun, seolah kampus negeri terbesar di Lampung ini punya “daftar undangan” tertutup untuk pengadaannya sendiri.
Dalam dua tahun anggaran terakhir, Unila merealisasikan belanja pengadaan senilai lebih dari Rp 323 miliar. Angkanya melonjak tajam, dari Rp 75,3 miliar pada 2025 melalui 286 paket dan 127 penyedia, menjadi Rp 248 miliar pada 2026, naik lebih dari tiga kali lipat. Tapi alih-alih membuka ruang kompetisi yang lebih luas, lonjakan anggaran itu justru berbanding terbalik dengan jumlah pemain, lingkaran penyedia yang menikmatinya justru menyempit.
“Anggaran naik tiga kali lipat, tapi yang menikmati orangnya itu-itu saja. Ini bukan kebetulan, ini pola,” tegas Ketua FAGAS Provinsi Lampung, Fadli Khoms.
Temuan paling mencolok yaitu terdapat setidaknya 45 penyedia identik tercatat memenangkan pekerjaan di Unila baik pada 2025 maupun 2026. Bagi FAGAS, angka ini mengarah pada dugaan kuat adanya “penyedia binaan” perusahaan yang seolah sudah dijatah mendapat proyek secara berlangganan, tanpa memberi ruang bagi pemain baru untuk masuk ke ekosistem pengadaan kampus.
Fadli melanjutkan, diantaranya terdapat lima penyedia dengan akumulasi kontrak dari dua tahun anggaran itu adalah FAI dengan nilai total kontrak sebesar Rp 10.476.242.382, Imr Rp 4.524.799.221, AC Rp 4.170.322.001, MDT Rp 3.983.333.281 dan SJS sebesar Rp 3.479.715.690.
FAI bahkan tercatat menggarap 42 transaksi yang tersebar di hampir seluruh fakultas FMIPA, FT, FH, FEB, FP, hingga FKIP dalam dua tahun beruntun. Menurut FAGAS, sebaran kemenangan seluas ini “secara statistik sulit terjadi” dalam kompetisi sehat antarpenyedia e-katalog, dan patut diduga menunjukkan posisi vendor tersebut sebagai “langganan tetap” untuk kebutuhan meubelair dan peralatan pendukung pembelajaran di Unila.
“Kalau satu perusahaan bisa dipercaya mengerjakan di enam fakultas berbeda dalam dua tahun berturut-turut, itu bukan lagi soal harga bersaing. Itu soal siapa yang sudah lebih dulu tahu paketnya akan seperti apa,” ujar Fadli.
Pola serupa terlihat pada MDT dengan 17 transaksi peralatan komputer yang tersebar di FISIP, FH, FEB, dan Fakultas Pertanian. FAGAS menduga ini mengindikasikan kemungkinan pengondisian spesifikasi teknis yang sejak awal sudah mengarah ke satu penyedia tertentu, modus klasik untuk menyingkirkan pesaing sebelum lelang dimulai.
Sorotan FAGAS tak berhenti di situ saja, lembaga ini mencatat setidaknya 16 paket bernilai persis di bawah ambang batas tender terbuka Rp 200 juta, ditambah 48 paket lain dengan pola nilai serupa, mulai dari BHP Praktikum FT, cetak buku ajar FK, hingga pemeliharaan jaringan listrik FH yang semuanya “kebetulan” berhenti tepat di ambang batas tersebut.
Di bawah ambang itu, mekanisme pengadaan beralih dari tender terbuka ke Pengadaan Langsung sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jalur dengan evaluasi jauh lebih longgar dan kompetisi yang jauh lebih sempit.
“Puluhan paket berhenti persis di bawah ambang Rp 200 juta bukan kebetulan statistik. Ini pola yang dirancang, bukan pola yang terjadi begitu saja,” kata Fadli.
FAGAS menduga pola ini mengarah pada praktik contract splitting atau penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar paket tetap berada dalam kewenangan pejabat pengadaan tingkat fakultas, tanpa harus melalui proses kompetitif yang lebih ketat.
Bagi FAGAS, pola-pola ini berpotensi menimbulkan kerugian materiil berupa harga kontrak yang tak mencerminkan harga pasar wajar, akibat minimnya tekanan kompetisi dari penawar lain. Di sisi lain, ada kerugian moril yang tak kalah serius yakni hilangnya kepercayaan publik dan sivitas akademika terhadap tata kelola pengadaan di kampus negeri terbesar di Lampung ini. Untuk itu, Fagas akan menyambangi Kantor Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan akan melaporkan permasalahan ini kepada Kepala Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
“Uang publik yang dikelola tanpa kompetisi sehat itu sama saja dengan uang yang dibiarkan bocor pelan-pelan. Kami mendesak Unila membuka data ini ke publik dan menjelaskan secara terang benderang, bukan lagi normatif,” pungkas Fadli.
Pihak media telah berupaya menkonfirmasi temuan Fagas tersebut kepada Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani melalui WA pribadi, namun walaupun sedang dalam posisi aktif, pihak media tidak mendapatkan jawaban. (Red)
Komentar