Oleh : Fadli Khoms
METODIK.ID – Delapan puluh satu tahun merdeka, dan kita masih merayakannya dengan cara yang sama, karnaval, panggung megah, spanduk merah putih berjejer. Sementara di balik layar, uang rakyat diam-diam berpindah tangan ke pos-pos yang jauh dari kepentingan rakyat itu sendiri. Ini bukan lagi sekadar ironi tahunan. Ini pola yang sengaja dipelihara dan sudah waktunya disebut dengan nama yang lebih tegas, pengkhianatan anggaran berkedok perayaan.
Coba hitung logikanya. Otorita IKN menggelontorkan sekitar Rp2 miliar untuk rangkaian perayaan HUT ke-81 RI Paskibraka, karnaval, night run. Di Sekretariat Kabinet, dekorasi bertema bioskop yang memajang wajah pejabat justru memicu pertanyaan publik, uang siapa itu, untuk apa gunanya. Di berbagai kecamatan, proposal seremoni 17 Agustus yang nilainya puluhan hingga ratusan juta rupiah viral dan berujung diperiksa inspektorat karena angkanya janggal.
Dan di saat yang sama, ada kabupaten yang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun terpaksa meniadakan bingkisan bagi keluarga veteran, karena kas daerah benar-benar kering. Bayangkan, anggaran untuk dekorasi dan karnaval bisa dicari, tapi anggaran untuk menghormati orang tua yang pernah mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan ini malah raib. Kalau ini bukan anomali yang memalukan, apa lagi namanya?
Di Lampung, frasa “berpihak pada rakyat” sudah jadi mantra wajib setiap kali pejabat membuka mulut soal APBD. Gubernur mengucapkannya saat menjawab pandangan fraksi DPRD. Ketua DPD PDIP Lampung mengucapkannya saat menginstruksikan kader mengawal APBD 2027. DPRD Provinsi mengucapkannya saat berharap kemiskinan turun di momentum HUT RI. Semua orang mengucapkannya. Nyaris tidak ada yang membuktikannya.
Faktanya bicara lain. Di Bandar Lampung, Ketua Komisi IV DPRD sendiri, bukan aktivis, bukan pengamat luar, tapi orang dalam lembaga yang mengesahkan anggaran membongkar kejanggalan secara telanjang, target Pendapatan Asli Daerah digenjot naik sekitar 27 persen, tapi belanja modal, motor pembangunan daerah, justru dipangkas. Artinya apa? Pemerintah ingin memeras lebih banyak dari kantong rakyat, tapi mengembalikan lebih sedikit dalam bentuk jalan, fasilitas publik, dan pembangunan nyata. Ini bukan tata kelola anggaran yang keliru, ini prioritas yang secara sadar dibalik.
Yang lebih menyayat adalah soal hibah. Selain masalah hibah Provinsi, anggaran Belanja hibah dalam APBD Perubahan 2026 Bandar Lampung dilaporkan membengkak dari Rp112,5 miliar menjadi Rp119 miliar di tengah peringatan keras KPK soal rawannya penyimpangan hibah ke instansi vertikal. Dan siapa yang mengetuk palu pengesahan anggaran ratusan miliar itu? Pimpinan rapat yang secara terbuka mengaku sendiri belum memahami ke mana rinciannya akan mengalir. Bayangkan, uang rakyat sebesar itu disahkan oleh tangan yang bahkan tidak tahu isinya. Kalau ini bukan alarm merah bagi pengawasan publik, lantas apa lagi yang harus terjadi sebelum kita mulai bertanya keras?
Belum selesai. Di Lampung Tengah, anggaran publikasi media justru yang pertama dicoret dari APBD murni 2026 yang memicu rencana aksi wartawan karena dinilai melumpuhkan fungsi kontrol informasi kepada publik. Menariknya, di saat pos yang menjaga transparansi justru dipangkas duluan, pos hibah dan seremoni tetap mengalir tanpa hambatan berarti. Siapa yang diuntungkan dari pola ini? Jelas bukan rakyat yang haknya untuk tahu justru dipersempit.
Mari berhenti berpura-pura ini semua “kekurangan anggaran” semata. Anggaran seremoni, dekorasi, dan hibah yang minim transparansi selalu, selalu, lebih mudah dicairkan dibanding anggaran untuk sekolah, puskesmas, jalan desa, atau perlindungan bagi pers dan pengawas publik. Itu bukan kebetulan administratif. Itu cerminan siapa yang sesungguhnya diprioritaskan dalam ruang rapat penyusunan APBD dan siapa yang hanya dijadikan objek pidato di atas podium.
Setiap kali pejabat berdiri di depan mikrofon dan mengucap “anggaran ini berpihak pada rakyat,” rakyat berhak bertanya balik dengan tajam, berpihak pada rakyat yang mana? Rakyat yang menunggu jalan diperbaiki, atau rakyat yang cukup dihibur karnaval dan panggung megah setahun sekali?
Delapan puluh satu tahun merdeka, dan pertanyaan paling mendasar masih belum terjawab, ke mana sebenarnya uang rakyat itu pergi? Sorotan dari internal DPRD sendiri soal ketimpangan target pendapatan versus belanja pembangunan, seruan mengawal APBD agar tidak jatuh ke kepentingan kelompok tertentu, semua itu adalah pengakuan diam-diam bahwa sistem ini memang bermasalah, dan sudah lama disadari dari dalam. Yang hilang bukan kesadaran. Yang hilang adalah keberanian untuk benar-benar mengubahnya.
Selama panggung dan hibah tanpa transparansi terus lebih mudah dibiayai ketimbang sekolah, kesehatan, infrastruktur, dan ruang pengawasan publik, maka setiap 17 Agustus hanya akan menjadi pesta yang dirayakan di atas panggung kosong, meriah di permukaan, tapi kosong dari keberpihakan sesungguhnya kepada rakyat yang katanya dimerdekakan. Tabik…
Komentar